Peresmian Kab. Buru Selatan & MBD Memperpendek Rentang Kendali

Ditulis Oleh herry

Thursday, 18 September 2008

Masyarakat yang ada di Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Barat Daya (MDB) akhirnya bernafas lega setelah Mendagri Mardiyanto meresmikan pembentukan Kabupaten Buru Selatan Maluku Barat Daya (MBD) di Ambon Selasa pagi (16/09/08) . Akan tetapi saat Mendagri memberikan sambutan gedung kantor Gubernur Maluku diguncang gempa bumi yang berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR) atau sekitar pukul 10.12 WIT. Kejadian gempa bumi yang berlangsung hampir 40 detik tersebut membuat panik para undangan persermian dua kabupaten baru ini, karena acara yang digelar di lantai tujuh Kantor Gubernur Maluku. Mendagri dengan segera menghentikan sejenak sambutannya sekitar satu menit karena guncangan berlangsung cukup lama. Kemudian ”syukurlah sudah reda dan kita bisa lanjutkan lagi,” ucap Mendagri sambil menenangkan suasana dengan senyuman. Dan untungnya guncangan gempa dengan episentrum 2.31 Lintang Selatan–127.95 Bujur Timur itu tidak membuat satu pun undangan meninggalkan ruangan. Kabupaten Buru Selatan yang dimekarkan dari Kabupaten Buru dan kabupaten MBD dimekarkan dari Maluku Tenggara Barat (MTB) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2008 untuk Kabupaten Buru Selatan dan UU No: 31 Tahun 2008 untuk Kabupaten MDB dengan masing-masing tertanggal 21 Juli 2008. MBD yang tersebar di 48 buah pulau dengan delapan kecamatan dan penduduknya sebanyak 70.308 jiwa itu ibu kotanya ditetapkan di Tiakor, Kecamatan Moa Lakor. Buru Selatan dengan lima kecamatan dan penduduknya sekitar 34.000-an jiwa ditetapkan ibu kotanya di Namrole. Bersamaan dengan pembentukan dua kabupaten baru itu, Mendagri melantik J Patty sebagai Pejabat Bupati MBD dan AR Uluputty menjadi Penjabat Bupati Buru Selatan. Sebelumnya Bupati Buru Drs. H.M. Husnie Hentihu setelah peresmian dihadapan Mendagri Mardiyanto berkesempatan meberikan penjelasan singkat tentang Kabupaten Buru Selatan yang telah dimekarkan pada peta wilayah yang disediakan. Mendagri menilai penempatan masing-masing ibu kota itu strategis dalam menjawab rentang kendali pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan sosial. “Saya melihat di peta kedudukan ibu kota MBD dan Buru Selatan strategis sehingga jangan dipermasalahkan lagi. Yang terpenting adalah berbagai komponen masyarakat yang ada didaerah tersebut saling mendukung untuk membangun daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan potensi SDA bernilai ekonomis,” tegas Mardiyanto Mardiyanto juga meminta kepada dua pejabat bupati itu agar menjalin koordinasi dengan kabupaten induk dan Gubernur Maluku untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan yang baik. “Saya mengingatkan agar satu sama lain saling sinergis dalam pemerintahan dan kabupaten induk masing-masing ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan selama tiga tahun berturut-turut untuk pembangunan kedepan”, tegas Mendagri